Info

Pemimpin Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural

Merdeka. com kepala Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membubarkan 10 lembaga nonstruktural. Pembubaran ini dalam rangka memajukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kesibukan pemerintahan.

Pembubaran 10 lembaga nonstruktural itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 112/2020 mengenai pembubaran dewan riset nasional, balai ketahanan pangan, badan pengembangan provinsi Surabaya -Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, komisi pengawas haji, komisi ekonomi dan industri nasional, lembaga pertimbangan telekomunikasi, komisi nasional berida, Badan Olahraga profesional Indonesia, had badan regulasi telekomunikasi.

“Menimbang bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana penting pembangunan nasional, perlu membubarkan 10 (sepuluh) lembaga nonstruktural, ” pada peraturan tersebut dikutip merdeka. com, Minggu (29/11).

Selanjutnya, dengan dibubarkannya badan tersebut, nantinya pelaksanaan tugas dan fungsi mau diberikan pada kementerian terkait. Serupa Dewan Riset Nasional dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan tadbir di bidang ilmu pengetahuan & teknologi/lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi.

Kemudian Dewan Ketahanan Pangan dilaksanakan sebab kementerian yang menyelenggarakan urusan tadbir di bidang pertanian, Badan Perluasan Wilayah Surabaya-Madura dilaksanakan oleh Departemen PUPR dan Kementerian Perhubungan. Tengah itu Badan Standarisasi dan Pengesahan Nasional Keolahragaan dilaksanakan oleh departemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.

Cerai-berai Komisi Pengawas Haji Indonesia nantinya akan diurus oleh Kementerian Petunjuk. Komite Ekonomi dan Industri Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Perekonomian. Institusi Pertimbangan Telekomunikasi dilaksanakan oleh departemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informasi.

Sementara itu Komisi Nasional Lanjut Usia dilaksanakan oleh departemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial. Kemudian Badan Gerak Profesional Indonesia dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang olahraga dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dilaksanakan oleh departemen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informasi.

“Berdasarkan pembubaran pendanaan, personel, aset dan arsip yang dikelola 10 badan tersebut akan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ” dalam pasal 4.

Pengalihan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dengan melibatkan bagian kementerian lain. Sementara itu pengalihan diselesaikan paling lama 1 tahun sejak 26 November 2020 & paling lambat diselesaikan selama satu tahun. Sementara itu pendanaan pelaksana proses pengalihan akan dibebankan APBN.

“Selama proses pengalihan, kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengamanan terhadap aktiva dan arsip lembaga nonstruktural, ” dalam pasal 4. [lia]