KPK Setor Rp2, 3 Miliar ke Kas Negara dari Perkara Uang sogok Proyek Muara Enim
Info

KPK Setor Rp2, 3 Miliar ke Kas Negara dari Perkara Uang sogok Proyek Muara Enim

Merdeka. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sebesar Rp2. 365. 000. 000 ke kas negara dari perkara suap proyek di Biro Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Uang sebesar Rp2. 365. 000. 000 itu dari terpidana mantan Besar Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Elfin MZ Muchtar. Dalam amar putusannya, Elfin diwajibkan membayar uang pengganti selain pidana badan.

“KPK telah setorkan seluruh uang pemangku terpidana atas nama Elfin MZ Muchtar, ” ujar Plt Pakar Bicara KPK Ali Fikri di dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).

Ali mengatakan, Elfin membayar kekayaan pengganti secara bertahap. Pertama dalam 1 Juli 2020 sebesar Rp300 juta, kemudian 1 Juli 2020 Rp300 juta, lalu pada 22 September 2020 sebesar Rp1 miliar, dan 12 November 2020 sejumlah Rp765 juta.

“KPK tidak hanya menuntut pidana kurungan sebagai bagian efek jera pelaku korupsi namun juga terus berupaya mengakhiri tagihan denda dan uang substitusi kepada para koruptor sebagai arah upaya maksimal pemasukan ke kas negara dari hasil asset recovery Tipikor, ” kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Elfin MZ Muchtar divonis 4 tahun kurungan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Elfin terbukti menyambut suap dari kontraktor Robi Okta Fahlevi.

“Amar putusan pidana penjara 4 tahun, dam Rp200 juta subsider 6 kamar kurungan, ” ujar Plt Spesialis Bicara KPK Ali Fikri mengambil amar putusan, Selasa (28/4/2020).

Selain pidana penjara, Elfin juga diwajibkan membayar uang pemangku Rp2. 365. 000. 000. Jika tidak dibayar, maka Elfin harus menggantinya dengan hukuman penjara selama 8 bulan.

Patuh Ali, permintaan Elfin untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum atau justice collaborator (JC) ditolak hakim.

“JC terdakwa ditolak majelis ketua, ” kata Ali.

Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut umum pada KPK maupun pembela Elfin sama-sama menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum upaya melaksanakan.

Sidang terhadap Elfin dilakukan secara virtual di Meja hijau Tipikor pada PN Palembang. Jaksa penuntut umum di Gedung Abang Putih KPK, penasihat hukum di kantornya, dan terdakwa di Rutan Palembang.

Elfin MZ terbukti melanggar dakwaan pertama, yakni pasal 12 ayat (1) a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam urusan ini, Elfin dijerat bersama Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Membandingkan. Keduanya menerima suap dari pengusaha Robi Okta Fahlevitl terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Mulut Enim

Seiring berjalannya waktu, KPK juga menjerat perut orang lainnya, yakni Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6. com [bal]