KAI Jatim Laporkan Walkot Surabaya ke DKPP dan Bawaslu RI
Info

KAI Jatim Laporkan Walkot Surabaya ke DKPP dan Bawaslu RI

Merdeka. com – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu sebab DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI). Risma diduga melakukan pelanggaran gerakan kepada Gubernur Jatim, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu dan Mendagri.

Ketua DPD KAI Jatim Abdul Malik dalam Surabaya, Sabtu, menilai kampanye daring bertema ‘Roadshow Online Berenerji’ yang dilakukan Wali Kota Risma di dalam Minggu (18/10) melanggar PKPU & sejumlah aturan lain.

“Wali Kota menyuruh warga menuruti cawali Eri Cahyadi dan menjelekkan cawali lainya. Padahal kampanye tersebut tidak ada izinnya, ” katanya, Sabtu (24/10) seperti dikutip Antara.

Soal adanya penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pranata Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto kalau Wali Kota Risma sudah menyabet izin dari Gubernur Jatim buat melakukan kampanye, Malik menegaskan bahwa hal itu layak dipertanyakan kebenarannya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Malik, izin kampanye Risma hanya untuk tanggal 10 November. “Dalam kampanye daring itu Risma juga bohong menyebut Eri jadi anaknya. Saya ini praktisi lembaga, Eri bukan dilahirkan Risma, ” katanya.

Malik menetapkan pelanggaran yang dilakukan Risma di 18 Oktober lalu adalah pengingkaran berat. Harusnya Risma kena kejahatan kurungan seperti yang dialami lurah di Mojokerto Suhartono yang ditahan 2 bulan dan denda Rp6 juta karena menyambut Cawapres Sandiaga Uno pada saat Pilpres lalu.

“Kalau Risma beralasan usaha yang dia lakukan di hari Minggu, Suhartono juga kena kejahatan pemilu karena ikut menyambut Sandiaga Uno di hari Minggu. Bertepatan saya pengacara Suhartono dalam bertemu proses hukum pidana pemilu tersebut. Jadi sudah ada yurisprudensi-nya, bahwa Risma melakukan pelanggaran berat dan bisa kena hukuman penjara, ” kata advokat senior itu.

Hal sama juga diutarakan Praktisi Hukum Indra Priangkasa. Dia mengatakan Wali Kota Risma bukan hanya melanggar soal izin manuver, tetapi juga Risma diduga menyalahgunakan wewenang sebagaimana diatur dalam PKPU 11 pasal 71 ayat satu, 2, dan 3. Penyebabnya adalah karena diantara peserta yang ikut siaran zoom itu adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya.

“Disitu ada UMKM binaan, aku melihatnya Risma ingin menagih hutang budi, karena ada ajakan Risma memenangkan paslon Eri-Armuji, ” ujarnya.

Indra menegaskan pelanggar pasal 71 ayat 3 memperoleh sanksi pidana jika memenuhi unsur. Apa yang dilakukan Risma unsurnya sudah terpenuhi, yakni sebagai kepala daerah, ada program yang dikerjakan 6 bulan dari penetapan, ada yang diuntungkan dan dirugikan.

“Ini domain Bawaslu, oleh sebab itu pidana itu menjadi rekomendasi Bawaslu. Bawalsu harus menindak lanjuti, tak boleh abai. Selama ada masukan kongkrit dengan beberapa pertimbangan tetap bawaslu tidak semudah itu mengutarakan tidak ada pelanggaran, ” katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Irvan Widyanto sebelumnya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mengajukan kerelaan cuti kampanye saat menggelar kesibukan bertema “Roadshow Online Berenerji” di dalam, Minggu (18/10).

“Jadi, kegiatan kampanye Ibu Wali Kota sudah sesuai dengan prosedur & sudah ada penjelasan tertulis dari Pemprov Jatim. Makanya tidak sejati jika Ibu Wali Kota melanggar aturan. Karena beliau telah melalui prosedur dan aturan yang ada. Apalagi kampanye yang dilakukan Ibu Wali Kota pada 18 Oktober 2020 tersebut adalah hari libur, ” kata Irvan.

Diketahui Pilkada Surabaya 2020 diikuti pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Paslon nomor urut 1 tersebut diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh PSI. Selain itu mereka juga mendapatkan tambahan kekuatan dari enam partai politik non parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Berkarya, PKPI, dan Partai Garuda.

Sedangkan pasangan Machfud Arifin-Mujiaman dengan nomor urut 2 diusung koalisi delapan partai yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra , PKS , Demokrat dan Partai NasDem serta didukung partai non-parlemen yakni Partai Perindo. [rhm]