KemenPUPR Minta DKI Tanggung Jawab Perkara Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung
Info

KemenPUPR Minta DKI Tanggung Jawab Perkara Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung

Merdeka. com kepala Kementerian Order Umum mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti rencana kegiatan pengoperasian banjir yang telah dilakukan pada pemerintahan sebelumnya ketimbang sekadar melayani review.

Staf mampu Kementerian PU di Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali, mengutarakan kegiatan pengendalian banjir yang macet adalah normalisasi sungai. Untuk melaksanakan normalisasi sungai, kata Firdaus, kudu ada pembebasan lahan.

Firdaus menuturkan, tanggung jawab pembebasan lahan ada di Pemprov DKI. Hal ini disebutnya, berdasarkan perjanjian kepemimpinan sebelum Gubernur Anies Baswedan.

“Saya bilang, saya enggak mau lagi begini ngapain lagi mereview masterplan, kerjain barang apa yang sudah di rencanakan, ” kata Firdaus usai rapat bersama Pansus banjir DPRD DKI, Senin (19/10).

Di tarikh ini, kata Firdaus, Pemprov DKI baru membebaskan lahan 16 hektare di bantaran Kali Ciliwung. Real, menurutnya, luas ukuran ideal buat normalisasi Kali Ciliwung sekitar 40 hektar.

“40, 67 hektare, untuk Ciliwung saja yang baru dibebaskan ada 16 hektare, ” sebutnya.

Firdaus mengingatkan, jika Pemprov tak mendatangi melakukan pembebasan lahan, pihaknya tak akan memberikan anggaran untuk pengerjaan fisik seperti normalisasi sungai dalam Jakarta.

“Selama tersebut saya minta mereka dengan daya fiskal yang mereka miliki itu harus tekan, kalau enggak dikerjain tahun depan jangan, dikasih budget simpel kan. Harus ada punishment, loh orang enggak mengerjakan tugasnya, ” tandasnya. [eko]