Muda Muhammadiyah Dukung Judicial Review Omnibus Law
Info

Muda Muhammadiyah Dukung Judicial Review Omnibus Law

Merdeka. com – Arahan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, DPR dan Pemerintah tetap harus makan, mendengar dan bersahabat dengan berbagai tuntutan serta sikap politik anak buah yang menolak UU tersebut.

Ketua Umum PP Muda Muhammadiyah, Sunanto mengatakan, pemerintah dan DPR harus mencermati dan mengindahkan serta mencatat setiap tuntutan buat disikapi dalam bentuk keputusan politik yang menguntungkan semua pihak.

“PP Pemuda Muhammadiyah melihat perlunya kehati-hatian semua pihak dalam menghadapi situasi politik, ekonomi serta keamanan dalam negeri. Dengan tabiat kehati-hatian tersebut, maka langkah-langkah dengan diambil oleh semua pihak, ” katanya dalam keterangan tertulisannya, Jumat (9/10).

Selain tersebut, dia menambahkan, pemerintah dan DPR diharapkan tepat dan cepat & memberikan solusi bagi rakyat & mampu memastikan dengan pengesahan Peraturan Cipta Kerja. Harapannya semua pihak dapat terpenuhi kepentingan dan harapannya, termasuk bagi para buruh dengan saat ini sedang memberikan posri khusus terhadap Undang-Undang ini.

“Pemerintah dan DPR MENODAI harus ekstra keras menjelaskan ke masyarakat keuntungan Undang-Undang Cipta Kegiatan bagi pelaku UMKM, karena buatan kajian Pemuda Muhammadiyah Undang-Undang ini sangat memperkuat UMKM yang menjadi basis usaha dan penopang perekonomian Masyarakat Indonesia, ” terangnya.

Sunanto mengungkapkan, Undang-Undang Membentuk Kerja adalah strategi politik adat Pemerintah dan DPR RI untuk menarik investasi dan membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Karena itu, dengan umum, dia menambahkan, perlu meluluskan catatan terhadap kehadiran undang-undang tersebut.

“Disamping kita menyambut baik kehadiran Undang-Undang ini, menetapkan juga sikap kritis terhadap pasal-pasal tertentu yang merugikan kepentingan kaum, buruh dan sektor lainnya, ” tegasnya.

Dia menerangkan, pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Membentuk Kerja dapat meningkatkan investasi untuk menyerap tenaga kerja. Sehingga, harapannya akan memberikan peluang bagi penuh masyarakat untuk ikut serta pada proses pembangunan melalui kinerja yang terampil, terdidik & inovatif.

“Pemerintah dan DPR MENODAI perlu duduk bersama dengan mengundang elemen-elemen masyarakat sipil untuk mendiskusikan dan meminta pandangan mereka terpaut dengan peluang-peluang yang diperloleh serta menguntungkan bagi masyarakat terhadap penetapan dan pemberlakuan UU Ciptaker, ” tutupnya. [fik]