Ketua Tunda Sidang Perdana Gugatan buat Menghentikan Pilkada Medan 2020
Info

Ketua Tunda Sidang Perdana Gugatan buat Menghentikan Pilkada Medan 2020

Merdeka. com – Sidang perdana gugatan untuk menghentikan Pilkada Kota Medan pada pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri (PN) Medan ditunda. Cantik hakim beralasan karena perwakilan Bawaslu Medan, salah satu tergugat kejadian ini, tidak lengkap memenuhi prosedur legalitas dan keabsahan.

Pada perkara ini, 10 masyarakat Kota Medan yakni Aidan Nazwir Panggabean, Sukamto, Ahmad Suaidi Lubis, Baun Soripada Siregar, Rahmad Gustin, Ismail, Halit Subrata, Tumpal Panggabean, Tarmuzi Harahap, dan Marradina menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan.

Para penggugat mengajukan petitum biar majelis hakim menghukum tergugat supaya menghentikan segala kegiatan pelaksanaan Pilkada Kota Medan tahun 2020 dengan berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Majelis hakim juga diminta untuk memerintahkan tergugat untuk tidak memverifikasi pendaftaran calon kepala daerah Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020.

Proses persidangan ini mengundang antusias masyarakat. Ruang Cakra IV PN Medan padat pengunjung. Tetapi majelis hakim yang diketuai Deny Tobing menunda proses persidangan karena kehadiran Taufiqurrahman sebagai Komisioner Bawaslu Kota Medan tidak disertai tulisan kuasa. Meski dia membawa surat tugas, namun majelis berpendapat sesi tidak bisa dilaksanakan dan menundanya hingga Selasa (13/10).

Setelah sidang ditunda, Taufiqurrahman menyebutkan bahwa penundaan terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang keabsahan antara majelis dan Bawaslu. “Ada perbedaan pendapat antara majelis dengan awak terkait persoalan surat kuasa serta surat tugas. Majelis berpendapat arahan Bawaslu itu hanya diwakilkan pemimpin dan bukan yang lain. Ya nanti kita lengkapi lagi laksana yang diminta majelis, ” ujarnya.

Sementara itu, bagian penggugat, yang dihadiri Tumpal Panggabean didampingi kuasa hukumnya, mengaku patah hati dengan persiapan Bawaslu menghadapi metode persidangan.

“Kami betul kecewa dengan Bawaslu yang tak profesional menjalankan tugasnya untuk memasukkan persidangan. Ini kan hal kecil yang normatif, tapi bagaimana seimbang Bawaslu tidak bisa menyiapkan, tersebut kan aneh. Ditundanya sidang sepekan ke depan tentunya sangat merugikan kami. Seharusnya hari ini jalan persidangan sudah dimulai, ” sebutnya.

Dia pun menilai kejadian ini bisa menjadi cerita ketidaksiapan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada yang digelar di tengah masa pandemi ini.

“Ini tamparan bagi Bawaslu dan pemangku Pilkada, karena mengurus hal-hal kecil seperti ini saja mereka tidak bisa profesional. Kami sangat meragukan proses mereka bisa menyelenggarakan Pilkada dengan profesional, belum lagi perkara dampak penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi dan Kota Medan dengan merupakan zona merah, ” tegasnya.

Seperti diberitakan, gugatan warga ini diinisiasi Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut. Mereka menilai kedudukan Kota Medan belum kondusif untuk pelaksanaan Pilkada langsung. Kasus pengesahan Covid-19 terus terjadi setiap hari. Jika Pilkada langsung dipaksakan, itu khawatir akan menjadi klaster perdana penyebaran virus corona, sehingga membahayakan warga Kota Medan.

Pilkada Kota Medan dijadwalkan digelar 9 Desember mendatang. Dua perangkat calon telah ditetapkan KPU Kota Medan, yakni pasangan nomor runtut 1, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, & pasangan nomor urut 2, M Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman. Akhyar sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota/Plt Wali Kota Medan, sedangkan Bobby dikenal sebagai menantu Presiden Joko Widodo. [cob]