Menkum HAM Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto soal Partai Bekerja
Info

Menkum HAM Yasonna Siap Hadapi Gugatan Tommy Soeharto soal Partai Bekerja

Merdeka. com semrawut Hutomo Zona Putra alias Tommy Soeharto membabatkan gugatan ke Pengadilan Tata Cara Negara. Gugatan yang dilayangkan Tommy berkaitan dengan keputusan Menkum PEDOMAN, Yasonna H Laoly, yang meluluskan kepengurusan DPP Partai Berkarya masa 2020-2025 pimpinan Muchdi Purwopranjono atau Muchdi PR.

Yasonna H Laoly mengaku siap bertemu gugatan Tommy. “Tidak ada urusan. Saya siap menghadapi gugatan tersebut, dan akan mengikuti semua modus hukum yang berlaku, ” ujar Yasonna dalam keterangannya, Senin (28/9).

Menurut Yasonna, benteng Tommy sudah mengambil langkah positif menempuh jalur hukum menggugat keputusannya. Oleh karena itu, pihaknya akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

“Silakan sekadar bila ada yang menggugat keputusan terkait kepengurusan Partai Berkarya. Indonesia adalah negara hukum. Jadi, keputusan menempuh jalur hukum adalah modus yang tepat bagi pihak dengan merasa tidak puas dan kejadian ini biasa saja, ” ujarnya.

Yasonna juga menyebut bahwa keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR sudah sesuai prosedur & aturan.

“Keputusan dengan mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya diambil sesuai dengan prosedur & aturan. Tapi, ya itu sebetulnya, silakan saja bila ada dengan merasa tidak puas dan mengambil langkah hukum terkait keputusan tersebut, ” kata Yasonna.

“Saya tentu menghormati langkah asas tersebut. Sejak awal saya benar sudah mengatakan silakan diuji saja di PTUN bila memang ada yang keberatan, ” kata Yasonna menambahkan.

Sebagaimana diketahui, Tommy selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya menggugat Menteri Dasar dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta . Gugatan yang terdaftar pada 21 September 2020 dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN. JKT ini dilakukan terkait keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP Kelompok Berkarya 2020-2025 yang dipimpin Muchdi PR.

Adapun poin-poin gugatan yang dialamatkan kepada Menkumham sebagai tergugat adalah:

1. Mengabulkan gugatan untuk segenap.

2. Menyatakan tawar dan/atau tidak sah keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M. HH-16. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar serta Anggaran rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Asas dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17. AH. 11. 01 Tahun 2020 mengenai Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Susunan (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Kesimpulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16. AH. 11. 01 Tarikh 2020 tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Beringin Karya (Berkarya) tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17. AH. 11. 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tertanggal 3O Juli 2020.

4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat penggugat seperti semula.

5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6. com [lia]