Nawawi Ingin Kejagung Serahkan Penanganan Jaksa Pinangki ke KPK
Info

Nawawi Ingin Kejagung Serahkan Penanganan Jaksa Pinangki ke KPK

Merdeka. com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berharap Kejaksaan Agung mendengarkan Komisi Kejaksaan (Komjak) yang menyarankan agar penanganan urusan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani penegak hukum independen, yakni KPK.

“Sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum ini saya selalu pada sikap, sebaiknya perkara-perkara dimaksud ditangani oleh KPK, ” ujar Nawawi, Rabu (27/8).

Nawawi bersikap demikian lantaran hal itu tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK. Dalam pasal itu disebutkan KPK berwenang mengusut kasus korupsi dengan melibatkan aparat penegak hukum.

“Karena memang perkara-perkara secara tipologi seperti itulah yang menjelma domain kewenangan KPK. Termasuk perkara yang melibatkan penyelenggara negara, ” kata Nawawi.

Menurut Nawawi, ada baiknya jika Kejagung bersedia menyerahkan penanganan kasus itu kepada lembaga antirasuah. Sebab, dengan penyerahan penanganan kasus setidaknya bisa membuat masyarakat percaya akan independensi penanganan kasus Jaksa Pinangki.

“Saya tidak berbicara secara konsep pengambil-alihan perkara yang memang juga menjadi kewenangan KPK, namun lebih berharap pada inisiasi institusi-institusi tersebutlah yang mau menyerahkan tunggal penanganan perkaranya kepada KPK. Dan yang seperti itu sangat cantik dalam semangat sinergitas dan penyerasian, dan yang pasti akan lebih menumbuhkan kepercayaan publik pada obyektifnya penanganan perkara-perkara dimaksud, ” prawacana Nawawi.

Sebelumnya, Komjak menyarankan agar kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani oleh penegak hukum independen seperti KPK. Komjak mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan jemaah terutama terhadap jaksa yang disidik oleh aparat penegak hukum tempatnya bekerja.

“Kami pula menyarankan untuk menjaga public trust Kejaksaan supaya melibatkan lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Pokok yang disidik adalah jaksa sehingga publik perlu diyakinkan prosesnya berlaku transparan, objektif, dan akuntabel, ” kata Ketua Komisi Kejaksaan MENODAI Barita Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (25/8/2020).

Saran tersebut diberikan agar menjaga kepercayaan jemaah terhadap institusi Kejagung. Serta tak ada pihak yang mencurigai terkait proses hukum terhadap jaksa Pinangki, karena aparat penegak hukum yang terlibat pidana dinilai lebih teoretis ditangani penegak hukum lainnya buat menghindari konflik kepentingan.

“Ini diperlukan agar publik tetap dan tidak menduga yang macam-macam sehingga Kejaksaan akan menjadi institusi yang dipercaya kredibilitasnya, ” introduksi dia.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber: Liputan6. com [eko]